Politik Referendum Mengintai Papua dari Perbatasan Pasifik

 Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres,
Sumbe foto: google 

Kunjungan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, ke Wewak (East Sepik Province) dan Vanimo (West Sepik Province), Papua Nugini, pada 4 September 2025, tidak dapat dipandang sekadar sebagai agenda diplomatik rutin. Dua wilayah tersebut bukan hanya kota perbatasan, melainkan juga dikenal sebagai basis lama faksi-faksi Organisasi Papua Merdeka (OPM), yakni West Papua Army (WPA) dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN-OPM).

Kehadiran orang nomor satu di PBB di kawasan rawan ini, apalagi didampingi oleh PM James Marape dan sejumlah politisi PNG yang dikenal pro-Papua Merdeka seperti Powes Parkop, Gerry Jufa, serta Belden Namah, perlu dibaca dengan kacamata strategi pertahanan nirmiliter. Pertanyaan yang muncul: apakah kunjungan ini murni bagian dari diplomasi PBB, atau justru terikat dengan agenda politik referendum yang kian menguat di kawasan Pasifik?

Diplomasi Transnasional: Teori dan Praktik.  Robert Keohane dan Joseph Nye (1972) dalam kerangka transnasionalisme menekankan bahwa hubungan internasional tidak lagi monopoli negara. Aktor non-negara—termasuk organisasi internasional seperti PBB, elit politik lokal, bahkan kelompok bersenjata—ikut memainkan peran signifikan.

Kunjungan Guterres, yang dilakukan tiga bulan setelah menghadiri forum dekolonisasi PBB di Timor Leste (Mei 2025), dan berdekatan dengan proses finalisasi referendum Bougainville, memperlihatkan pola diplomasi transnasional yang konsisten:

• Dekolonisasi sebagai agenda utama.
• Melanesia sebagai titik rawan geopolitik.
• Isu Papua sebagai “unfinished business” yang terus dipelihara oleh jejaring elit kawasan.

Dengan demikian, agenda diplomatik ini tampaknya bukan kebetulan, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas.

Dinamika Regional: Ideologi Melanesia dan Politik Referendum.  Kunjungan Guterres ke makam Sir Michael Somare di Wewak menambah bobot simbolis perjalanan ini. Somare bersama Walter Hyde Lini dari Vanuatu adalah arsitek ideologi politik Melanesia: bahwa kawasan Pasifik tidak akan benar-benar merdeka selama masih ada tanah Melanesia yang berstatus kolonial atau dekolonisasi.

Ideologi ini telah mengakar dalam persepsi elit politik Melanesia. Walaupun tidak selalu menjadi sikap resmi negara, pengaruhnya nyata dalam forum Melanesian Spearhead Group (MSG) maupun Pacific Islands Forum (PIF). Papua kerap diposisikan sebagai isu dekolonisasi yang belum selesai, dan dijadikan komoditas politik dalam negosiasi regional.     

Konteks inilah yang membuat kehadiran Guterres di PNG berpotensi menjadi katalis. Ia datang setelah Timor Leste, kemudian ke Port Moresby, dan kini menuju Wewak serta Vanimo—lokasi yang strategis bagi mobilisasi narasi referendum Papua.

Implikasi Strategis bagi Indonesia. Dinamika ini menghadirkan tantangan strategis pertahanan nirmiliter. Beberapa faktor krusial yang perlu dicermati:

1. Prasyarat Chaos di Papua.
   Gelombang aksi protes, konflik bersenjata, dan instabilitas sosial di Papua sering kali mendapat dukungan finansial maupun advokasi dari jaringan asing. Situasi ini menciptakan kondisi “pra-referendum” yang rawan dimanfaatkan.

2. Mobilisasi Jaringan Melanesia.
   Elit PNG dan Vanuatu secara konsisten mengangkat isu Papua di forum regional. Dukungan mereka tidak selalu bersifat resmi negara, namun cukup untuk memberi legitimasi moral kepada gerakan referendum.

3. Keterlibatan PBB sebagai Legitimasi Global.
   Jika agenda referendum Papua berhasil masuk dalam narasi dekolonisasi PBB, maka Indonesia berhadapan dengan isu internasionalisasi yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar konflik domestik.

4. Jayapura sebagai Target Strategis.
   Skema diplomasi transnasional yang digerakkan melalui Dili dan Port Moresby bisa menjadikan Jayapura (Port Numbay) sebagai pijakan berikutnya. Hal ini berbahaya karena membuka ruang intervensi asing langsung di wilayah kedaulatan Indonesia.

Penutup: Waspada, Adaptif, dan Proaktif. Kunjungan Sekjen PBB ke Papua Nugini bukanlah peristiwa biasa. Dalam perspektif strategis pertahanan, ia adalah bagian dari politik referendum transnasional yang sedang mencari pijakan baru di Pasifik.

Indonesia tidak boleh bersikap reaktif semata. Diperlukan strategi diplomasi pertahanan nirmiliter yang adaptif dan proaktif, antara lain:

• Memperkuat diplomasi luar negeri di forum Pasifik, agar narasi Papua tidak dimonopoli oleh elit pro-kemerdekaan.
• Menggalang jejaring akademik dan media internasional, untuk melawan disinformasi dan framing dekolonisasi.
• Meningkatkan kesejahteraan nyata di Papua, sebagai basis legitimasi domestik yang tidak bisa dibantah oleh narasi asing.

Politik referendum yang dimainkan lewat jalur diplomasi transnasional adalah ancaman serius terhadap integritas NKRI. Karena itu, Jakarta harus membaca setiap langkah diplomasi di Pasifik sebagai bagian dari puzzle strategis yang lebih besar, bukan sekadar kunjungan seremonial.

Oleh: Immanuel F Papare

Perwira Analis Ditjen Strahan

(Tulisan ini merupakan pandangan pribadi, tidak mewakili institusi tempat penulis bertugas)