Synergy, Evaluation, and the Spirit of Service to the Nation
![]() |
| "Together We Build Indonesia" |
Ruang Opini Diplomasi Pertahanan
Synergy, Evaluation, and the Spirit of Service to the Nation
![]() |
| "Together We Build Indonesia" |
NASKAH AKADEMIK SINGKAT
Pesparawi sebagai Instrumen Pertahanan Nir-Militer dalam Penguatan Ketahanan Nasional
![]() |
| Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) |
I. Pendahuluan
Perubahan karakter ancaman terhadap negara dewasa ini menunjukkan pergeseran signifikan dari ancaman militer konvensional menuju ancaman nir-militer dan hibrida, seperti disintegrasi sosial, perang narasi, krisis identitas kebangsaan, serta degradasi moral dan etika publik. Ancaman-ancaman tersebut bekerja secara halus namun sistemik, menyasar kesadaran, nilai, dan kohesi sosial masyarakat sebagai fondasi utama ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, pertahanan negara tidak lagi dapat bertumpu semata pada kekuatan militer, tetapi harus diperkuat melalui pembangunan ketahanan sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Pendekatan ini menempatkan warga negara sebagai aktor utama pertahanan, dengan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan, cinta tanah air, dan tanggung jawab kebangsaan.
Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) sebagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan umat Kristen memiliki potensi strategis dalam mendukung pertahanan nir-militer. Melalui seni suara dan ekspresi iman, Pesparawi menghadirkan ruang pembinaan nilai, disiplin, dan kebersamaan yang berkontribusi langsung pada penguatan karakter warga negara yang berjiwa nasionalis dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, Pesparawi menjadi medium internalisasi cinta tanah air dan bela negara yang bersifat kultural dan persuasif. Nilai-nilai kebangsaan disampaikan secara alami, tidak memaksa, dan diterima sebagai bagian dari pengabdian iman, sehingga membentuk kesadaran bela negara yang tulus, berakar, dan berkelanjutan.
II. Landasan Konseptual Pertahanan Nir-Militer
Pertahanan nir-militer merupakan bagian integral dari Sistem Pertahanan Negara yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pertahanan, bukan semata objek perlindungan. Pendekatan ini menekankan bahwa kekuatan bangsa terletak pada kualitas manusia, nilai, dan persatuan sosial.
Fokus utama pertahanan nir-militer meliputi:
Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan konflik, penguatan persatuan, serta pembangunan karakter bangsa sebagai basis daya tangkal nasional. Dalam kerangka ini, kegiatan sosial-keagamaan yang bersifat positif, inklusif, dan menyatukan berbagai unsur masyarakat menjadi bagian penting dari arsitektur pertahanan nir-militer.
Pesparawi sebagai kegiatan kolektif lintas daerah dan komunitas gerejawi merupakan contoh nyata aktivitas sosial-kultural yang berkontribusi langsung pada penguatan ketahanan nasional melalui cara-cara damai, bermartabat, dan berorientasi pada persatuan anak bangsa.
III. Pesparawi dalam Perspektif Sosial dan Budaya
Pesparawi bukan sekadar ajang seni suara gerejawi, melainkan ruang perjumpaan sosial lintas wilayah, etnis, bahasa, dan latar belakang jemaat. Dalam satu panggung Pesparawi, keberagaman Indonesia hadir sebagai kekuatan yang disatukan oleh tujuan bersama.
Dalam praktiknya, Pesparawi:
Dimensi ini menjadikan Pesparawi relevan sebagai instrumen ketahanan sosial-budaya dalam kerangka pertahanan nir-militer, karena mampu merawat persatuan di tengah keberagaman serta memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa dan negara.
IV. Pesparawi dan Internalisasi Nilai Bela Negara
Nilai-nilai yang terkandung dan dipraktikkan dalam Pesparawi memiliki keselarasan langsung dengan nilai dasar bela negara, antara lain:
Internalisasi nilai tersebut berlangsung secara alamiah, partisipatif, dan non-doktriner, melalui proses latihan, kebersamaan, dan penghayatan makna. Dengan demikian, Pesparawi berkontribusi membentuk karakter warga negara yang tangguh secara moral dan psikologis, serta memiliki kesadaran bela negara yang berangkat dari hati dan keyakinan.
V. Relevansi Strategis bagi Pertahanan Nir-Militer
Dalam konteks ancaman multidimensi yang dihadapi bangsa saat ini, Pesparawi berkontribusi pada:
Kontribusi tersebut sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan persatuan, moderasi beragama, pembangunan karakter bangsa, serta pengembangan pertahanan nir-militer berbasis masyarakat. Dengan demikian, Pesparawi dapat diposisikan sebagai bagian dari ekosistem pertahanan rakyat semesta pada dimensi nir-militer.
VI. Implikasi Kebijakan
Pesparawi berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai:
Implementasi nyata antara lain:
VII. Penutup
Pesparawi memiliki signifikansi strategis sebagai instrumen pertahanan nir-militer yang berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial, budaya, dan moral bangsa. Melalui pendekatan yang inklusif, damai, dan non-kekerasan, Pesparawi menunjukkan bahwa iman, budaya, dan nasionalisme dapat bersinergi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ke depan, diharapkan Pesparawi semakin dipahami dan diberdayakan sebagai bagian dari arsitektur pertahanan nir-militer nasional, sehingga ketahanan bangsa tidak hanya kokoh secara fisik dan institusional, tetapi juga kuat secara moral, psikologis, dan sosial dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman masa depan. IFP
Immanuel Franthos Papare
Analis Kebijakan Strategis Pertahanan
![]() |
| Salah satu kegiatan Diplomasi Pertahanan |
Dalam arsitektur keamanan nasional, diplomasi pertahanan telah berevolusi menjadi instrumen yang sangat cair namun kompleks. Sebagai Penyelenggara Utama (Leading Sector), Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap sumber daya pertahanan—baik personel, alutsista, maupun teknologi—digerakkan secara selaras demi kepentingan nasional.
Namun, besarnya skala kegiatan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menuntut adanya satu meja komunikasi yang intensif. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) khusus bidang Diplomasi Pertahanan bukan lagi sekadar agenda administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk menjamin efektivitas politik luar negeri Indonesia.
Mengapa Rapat Koordinasi Menjadi Vital?
Sebagai nakhoda diplomasi pertahanan, Kemhan memerlukan wadah formal untuk mengintegrasikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TNI, Kemlu, Lemhannas, hingga Industri Pertahanan. Ada empat pilar utama mengapa koordinasi ini bersifat mendesak:
Sinergi untuk Keamanan Kawasan
Melalui rapat koordinasi ini, Kemhan memastikan bahwa gerak langkah instansi pendukung—seperti Bakamla di sektor maritim atau Universitas Pertahanan di jalur akademik—berada dalam satu frekuensi. Urgensi sinergi ini makin terasa mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di titik silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai negara kepulauan terbesar yang menguasai jalur komunikasi laut (Sea Lines of Communication) dan alur laut kepulauan, Indonesia memiliki tanggung jawab sekaligus tantangan besar dalam menjaga stabilitas di dua samudra tersebut.
Sebagai contoh, dalam menghadapi dinamika di Samudra Pasifik yang sarat dengan kompetisi kekuatan besar, diplomasi pertahanan harus mampu menyeimbangkan peran antara penguatan keamanan perbatasan dengan pembangunan kemitraan strategis. Sementara di Samudra Hindia, fokus diplomasi diarahkan pada penguatan kerja sama regional untuk menanggulangi ancaman non-tradisional seperti perompakan dan perdagangan ilegal. Tanpa koordinasi lintas sektoral yang solid, potensi strategis "dua samudra" ini hanya akan menjadi kerentanan. Namun, dengan sinkronisasi di bawah kepemimpinan Kemhan, posisi silang ini dapat ditransformasikan menjadi kekuatan tawar ( bargaining power) yang signifikan, menjadikan Indonesia sebagai poros stabilitas yang dihormati di kawasan Indo-Pasifik.
Rencana dan Rekomendasi Strategis
Sebagai tindak lanjut dari urgensi di atas, berikut adalah rencana aksi dan rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan:
Melalui langkah-langkah ini, Kemhan tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai pemersatu kekuatan nasional guna memastikan diplomasi pertahanan Indonesia benar-benar menjadi "Garda Terdepan" dalam menjaga kedaulatan dan perdamaian dunia.
Demikian.
Jakarta, 26 Januari 2026
Kolonel Cke Immanuel F Papare
Cirebon, Sabtu (17/1/2026) — Dalam kunjungan tidak resmi Kolonel Cke Immanuel F. Papare ke Keraton Kasepuhan Cirebon, berlangsung percakapan reflektif dengan Sultan Sepuh XV PRA. Luqman Zulkaedin mengenai tentang pertahanan nasional Indonesia. Dialog ini menegaskan keinginan Kesultanan Cirebon untuk terlibat aktif dalam bela negara dan pertahanan nir-militer yang dikembangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan), dengan budaya dan identitas sebagai fondasi utamanya.
Budaya sebagai Jalur Diplomasi Pertahanan. Dalam diskusi hangat tersebut dipahami bersama bahwa diplomasi pertahanan tak selalu harus hadir melalui bahasa kekuatan. Budaya dipandang sebagai medium efektif untuk menyampaikan narasi kebangsaan. Dalam konteks implementasinya Kemhan telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya untuk menjaga kedaulatan Indonesia dengan membangun perspektif diplomasi pertahanan melalui budaya di ruang internasional. Misalnya dengan negara Australia, melalui jejaring masyarakat di sana. Seperti diketahui masyarakat asli Australia memiliki ikatan historis dan kultural dengan wilayah-wilayah Indonesia.
Dalam konteks pertemuan dengan Sultan Cirebon tersebut, Papua hanya dijadikan pembanding untuk menunjukkan bahwa pertahanan negara dapat dilakukan dengan melibatkan kebudayaan. Sebuah pelajaran penting agar pendekatan kebangsaan dan pertahanan oleh seluruh elemen kebangsaan.
Ketahanan Nasional dan Hakikat Bela Negara. Sultan Cirebon menekankan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa menghadapi ancaman secara menyeluruh. Cinta tanah air ditempatkan sebagai akar pertahanan negara. Rasa memiliki tumbuh ketika identitas dan martabat budaya dihargai. Dari sanalah bela negara memperoleh makna substantif, bukan sekadar kewajiban formal, melainkan kesadaran kolektif yang hidup.
Keraton Cirebon: Sejarah yang Relevan untuk Masa Kini. Sebagai salah satu keraton tertua di Nusantara, Keraton Cirebon memiliki jejak sejarah nyata, termasuk perannya dalam perlawanan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Namun dialog ini menegaskan bahwa peran keraton tidak berhenti pada masa lalu. Keraton dipandang sebagai pusat budaya, pendidikan nilai, dan ketahanan pangan, yang relevan untuk memperkuat fondasi sosial bangsa di tengah tantangan global.
Kesultanan Cirebon dan Kemhan: Arah Kolaborasi. Poin krusial yang mengemuka adalah inisiatif Sultan untuk menjajaki kerja sama dengan Kemhan. Kesultanan Cirebon menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis dalam penguatan pertahanan nir-militer. Pengakuan negara atas eksistensi keraton dalam sistem pertahanan dinilai penting, termasuk peluang pengembangan program Komponen Cadangan (Komcad) berbasis keraton—sebuah pendekatan yang menanamkan bela negara melalui tradisi, kearifan lokal, dan pendidikan karakter.
Strategi Pertahanan yang Seimbang. Dalam pandangan yang disampaikan, alutsista tetap diperlukan untuk menciptakan efek gentar dan menjaga kedaulatan, seiring anggaran pertahanan yang besar sebagai konsekuensi geopolitik. Namun ketahanan jangka panjang menuntut keseimbangan antara pertahanan militer dan nir-militer. Budaya, pendidikan, dan penguatan identitas nasional menjadi penopang daya tahan bangsa yang tak tergantikan.
Penutup. Percakapan di Keraton Kasepuhan Cirebon ini mengirimkan pesan jelas: Kesultanan Cirebon siap berkontribusi nyata dalam bela negara dan pertahanan nir-militer. Dengan menjadikan budaya sebagai kekuatan, kolaborasi antara keraton dan negara membuka jalan bagi ketahanan nasional yang inklusif, menumbuhkan cinta tanah air, memperluas makna pertahanan, dan menjaga Indonesia tetap berdaulat serta bermartabat.
Demikian,
Terima kasih
Kerjasama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sangat penting dalam konteks diplomasi pertahanan Indonesia di luar negeri, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) berkualitas, termasuk Orang Asli Papua (OAP). Berikut beberapa alasan mengapa kerjasama ini diperlukan:
Pengembangan SDM Berkualitas:
LPDP memiliki program beasiswa yang mendukung pengembangan SDM berkualitas di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Dengan kerjasama ini, Kemhan dapat memanfaatkan lulusan LPDP yang memiliki kompetensi tinggi untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia.
Diplomasi Pertahanan yang Efektif:
SDM yang berkualitas dan terlatih dari LPDP dapat berperan sebagai duta diplomasi pertahanan yang efektif di luar negeri. Mereka dapat membantu memperkuat hubungan internasional dan kerjasama pertahanan dengan negara lain.
Pemberdayaan OAP:
Melalui kerjasama ini, potensi SDM dari OAP dapat lebih diberdayakan. Ini tidak hanya meningkatkan representasi OAP dalam sektor pertahanan, tetapi juga memperkuat inklusivitas dan keberagaman dalam diplomasi pertahanan Indonesia.
Inovasi dan Penelitian:
Lulusan LPDP sering terlibat dalam penelitian dan inovasi. Kemhan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi pertahanan yang lebih efektif dan inovatif.
Dengan demikian, kerjasama antara Kemhan dan LPDP tidak hanya memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di luar negeri, tetapi juga memastikan bahwa SDM yang terlibat adalah yang terbaik dan paling siap untuk menghadapi tantangan global.
Kerjasama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sangat penting dalam konteks diplomasi pertahanan Indonesia di luar negeri, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya manusia (SDM) berkualitas, termasuk Orang Asli Papua (OAP). Berikut beberapa alasan mengapa kerjasama ini diperlukan:
Pengembangan SDM Berkualitas:
LPDP memiliki program beasiswa yang mendukung pengembangan SDM berkualitas di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Dengan kerjasama ini, Kemhan dapat memanfaatkan lulusan LPDP yang memiliki kompetensi tinggi untuk memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia1.
Diplomasi Pertahanan yang Efektif:
SDM yang berkualitas dan terlatih dari LPDP dapat berperan sebagai duta diplomasi pertahanan yang efektif di luar negeri. Mereka dapat membantu memperkuat hubungan internasional dan kerjasama pertahanan dengan negara lain2.
Pemberdayaan OAP:
Melalui kerjasama ini, potensi SDM dari OAP dapat lebih diberdayakan. Ini tidak hanya meningkatkan representasi OAP dalam sektor pertahanan, tetapi juga memperkuat inklusivitas dan keberagaman dalam diplomasi pertahanan Indonesia3.
Inovasi dan Penelitian:
Lulusan LPDP sering terlibat dalam penelitian dan inovasi. Kemhan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengembangkan strategi pertahanan yang lebih efektif dan inovatif4.
Dengan demikian, kerjasama antara Kemhan dan LPDP tidak hanya memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di luar negeri, tetapi juga memastikan bahwa SDM yang terlibat adalah yang terbaik dan paling siap untuk menghadapi tantangan global.
![]() |
| Ringkasan Pidato Presiden Prabowo Subianto di PBB |
Pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB 2025 menjadi momentum penting dalam mempertegas peran Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai aktor global yang siap berbagi beban untuk perdamaian dunia. Dengan menegaskan solidaritas kemanusiaan, kesiapan mengirim hingga 20.000 pasukan penjaga perdamaian, komitmen terhadap ketahanan pangan, serta transisi energi bersih, Indonesia menempatkan dirinya pada garis depan diplomasi global yang bermoral, solutif, dan strategis.
Analisis Strategis
1. Diplomasi Moral dan Kemanusiaan
Indonesia tampil sebagai suara moral yang konsisten membela Palestina sekaligus mendukung solusi dua negara. Ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara dengan kredibilitas moral di forum global. Tawaran pengiriman pasukan perdamaian dalam skala besar merupakan lompatan strategis yang dapat mengangkat reputasi TNI di mata dunia.
2. Ketahanan Pangan dan Energi sebagai Instrumen Diplomasi
Capaian swasembada beras dan kemampuan ekspor pangan menempatkan Indonesia sebagai calon “lumbung pangan dunia”. Ini dapat menjadi instrumen diplomasi lunak (soft power) yang efektif. Komitmen menuju energi terbarukan dan mitigasi perubahan iklim memperkuat daya tawar Indonesia dalam forum global yang semakin fokus pada isu keberlanjutan.
3. Kesiapan Militer dalam Operasi Multilateral
Janji Presiden untuk mengirim 20.000 pasukan penjaga perdamaian membutuhkan kesiapan organisasi, logistik, dan interoperabilitas TNI dengan standar PBB. Ini membuka ruang besar bagi Ditjen Strahan untuk memperkuat kerja sama internasional, perencanaan strategis, serta diplomasi pertahanan di kawasan dan global.
Implementasi bagi Strahan
Saran dan Rekomendasi:
Kesimpulan: Pidato Presiden Prabowo di PBB bukan hanya pesan simbolik, tetapi cetak biru bagi diplomasi pertahanan Indonesia ke depan. Strahan perlu merespons dengan langkah cepat, menyusun strategi implementasi, dan memastikan bahwa posisi Indonesia sebagai “navigator moral” dunia dapat diwujudkan melalui kebijakan pertahanan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
![]() |
| Sumber Foto: Detikcom |
Kesetaraan dan Kemanusiaan
Sejarah Indonesia
Isu Global dan Peran PBB
Komitmen Perdamaian
Ketahanan Pangan, Energi, dan Iklim
Kemanusiaan dan Gaza
Dua Negara untuk Palestina-Israel
Penutup dengan Harapan Global
Inti Pesan:
Indonesia hadir sebagai suara moral dunia: menolak ketidakadilan, mendukung PBB, siap berbagi beban perdamaian, berkomitmen pada pangan dan iklim, serta tegas memperjuangkan solusi dua negara untuk Palestina dan Israel.