𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝘂𝗺 𝗦𝗲𝗸𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗝𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗣𝗕𝗕 𝗗𝗶 𝗪𝗶𝗹𝗮𝘆𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 - 𝗣𝗡𝗚 - 𝗧𝗶𝗺𝗼𝗿 𝗟𝗲𝘀𝘁𝗲

Sumber Foto: Google

Sekertaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, dijadwal akan mengunjungi kota Wewak, East Sepik Province dan kota Vanimo, West Sepik Province, pada tanggal 4 September 2025. Kami akan membuat catatan kritis dari perjalanan diplomasi Sekjen PBB berbasis perspektif transnasionalis aktivitas oleh non-state actors, yang ditesiskan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1972), dalam studi diplomasi dan hubungan internasional, 

Kita tahu bahwa kelompok bersenjata OPM telah lama membangun basis perlawanan militernya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua, di kedua Provinsi yang terletak di perbatasan PNG dengan Indonesia ini. Di masukannya kedua Provinsi ini, masuk dalam agenda kunjungan Sekjen PBB, sangat menarik untuk berikan catatan. Kunjungan sekjen PBB akan didampingi langsung oleh James Marape, PM PNG, dan akan melibatkan elit politik PNG pendukung Papua Merdeka, seperti Powes Parkop, Gerry Jufa dan Belden Namah. 

Kunjungan orang nomor satu di PBB ke dua provinsi di PNG, yang menjadi basis perlawanan militer dua faksi OPM, yakni faksi WPA dan TPN OPM, adalah sesuatu agenda diplomatik yang perlu diwaspadai. Apakah agenda diplomasi ini, didesain oleh elit politik PNG pendukung faksi - faksi OPM atau murni suatu misi diplomasi.  Agenda misi diplomasi ini adalah hasil dari kesepakatan politik referendum diantara elit PNG dengan Sekjen PBB di Parlemen Nasional PNG, tentang pengesahan hasil Referendum Bougainville, dan pengakuan resmi negara PNG akan kemerdekaan wilayah otonomi khusus di PNG ini. 

Apakah misi diplomatik orang nomor satu di PBB ke wilayah perbatasan PNG - Indonesia, tidak memiliki agenda politik referendum, yang terkait dengan isu referendum Papua? . 

Dalam perspektif hubungan internasional, teori diplomasi " makan bubur panas, " sering kali menjadi lensa analisis untuk membaca aktivitas transnasionalis dari actor dan non state actor seperti government dan IGO di wilayah perbatasan negara.  Dari teori diplomasi ini, asumsi spekulatif adalah misi diplomasi ini bukan suatu kebetulan. Sekjen PBB hadir di Dili, Timor Leste, pada bulan Mei 2025 yang lalu untuk acara badan dekolonisasi PBB, dan tiga bulan kemudian hadir di PNG, untuk menyelesaikan masalah referendum kemerdekaan Bougainville, adalah sesuatu yang terkait dekolonisasi yang belum selesai di kawasan Pasifik. 

Papua dalam perspektif sebagian besar elit negara - negara Melanesia, adalah wilayah dengan status dekolonisasi yang belum selesai. Tentu saja perspektif para elit ini tidak mewakili perspektif nasional negara mereka. Dengan konteks politik seperti ini aktivitas diplomatik Sekjen PBB Antonio Guterres di Dili dan Port Moresby, dalam waktu berdekatan, adalah suatu aktivitas diplomatik yang berpotensi mengancam kepentingan negara Indonesia di Papua. Apalagi agenda diplomatiknya terkait isu dekolonisasi dan politik referendum. 

Di Kota Wewak, di makam kuburan mantan PM PNG dan bapak pendiri negara PNG, Sir Michael Thomas Somare, Antonio Guterres akan meletakan krans bunga, memberikan penghormatan dan sekaligus meminta ijin untuk melepaskan Bougainville dari negara PNG, untuk merdeka dan berdaulat penuh. 

Sir Michael T. Somare adalah PM pertama PNG yang menyatukan wilayah Solomon Utara, menjadi salah Provinsi di PNG pada tahun 1976, dengan nama Provinsi Bougainville.  Michael Somare dari PNG, dan Walter Hyde Lini dari Vanuatu, adalah tokoh - tokoh pendiri negara di kawasan Melanesia, yang memiliki kepercayaan politik bahwa wilayah Melanesia tidak akan benar - benar bebas dan merdeka, selama masih ada wilayah Melanesia lain di Pasifik, yang masih berstatus kolonisasi dan dekolonisasi. 

Kepercayaan politik Somare dan Lini, sudah menjadi ideologi politik di negara - negara Melanesia. Ideologi politik yang tetap hidup dan mempengaruhi persepsi nasional negara dan elit PNG dan Vanuatu terhadap isu Papua dan Bougainville. 

Dengan misi diplomatik ke kota Wewak, untuk menghormati Michael Somare, artinya Sekjen PBB Antonio Guterres juga menghormati ideologi politik bangsa Melanesia, warisan Somare. 

Ideologi politik Somare tentang pembebasan tanah Melanesia dari kolonisasi dan dekolonisasi, telah menjadi isu transnasionalis yang di advokasi elit dalam bentuk politik referendum. Dimana gerakan politik referendum sedang mencari pijak baru di kawasan Pasifik, setelah Dili dan Port Moresby, bisa jad kotai Jayapura atau Port Numbay menjadi pijakan berikutnya. 

Jakarta tidak tidak boleh abai dan biarkan isu ini. Presiden, Wapres, dan para menterinya, harus bisa mewaspadai ancaman asing langsung melalui orang nomor satu di PBB, terhadap integrasi bangsa dan negara di Papua. Politik referendum Sekjen PBB, du wilayah perbatasan adalah ancaman serius untuk Indonesia. 

Pra kondisinya sudah tercipta. Pihak asing mendanai chaos dan instabilitas politik dan keamanan nasional saat ini. Demi untuk mengalihkan perhatian Jakarta terhadap intervensi asing melalui politik referendum Sekjen PBB di Timor Leste dan PNG.  

Diplomasi makan bubur panas, dari kawasan Pasifik, masih menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia di Papua. Isu Papua telah menjadi isu regional dan internasional, akibatnya pihak asing bisa dengan mudahnya menargetkan kota Jayapura, adalah batu pijakan gerakan transnasional politik referendum. 

Aktivitas Transnasionalis untuk isu politik referendum yang dimainkan langsung oleh non state actor seperti Antonio Guterres, di wilayah perbatasan negara Indonesia dengan PNG dan Timor Leste, adalah ancaman serius terhadap keamanan negara dan kepentingan nasional. Jakarta harus waspada dan segera bersikap. 

M.Y.

Dosen Universitas Cenderawasih.