Oleh: Aida Rahma Savitri
.jpeg)
Sumber: wartaplus.com, 2022
Ketidakpuasan penduduk Papua pada Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, memicu perlawanan yang lebih serius dengan membentuk gerakan politik militer yang sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan bersenjata pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari1.
Menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement, kegiatan penambangan Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika dan kemudian pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspons dengan operasi militer1.
Sejak saat itu, konflik Papua dimulai. Meskipun eskalasi dapat terbilang fluktuatif, namun bara api konflik di Papua tetap membara hingga saat ini.
Penelitian telah dilakukan Tim Kajian Papua LIPI pada tahun 2009 memetakan empat akar persoalan di Papua yang tertulis pada laporan berjudul "Papua Road Map". Empat persoalan yaitu kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua2. Penelitian ini juga menjadi inspirasi penelitian lain yang telah dilakukan sampai saat ini.
Namun, sudah lebih dari setengah abad konflik Papua, upaya yang dilakukan pemerintah tidak mengubah eskalasi konflik secara signifikan. Bahkan pada tahun 2023, Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma mengajak pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk membahas serta mencarikan solusi atas 4 akar permasalahan di Papua yang dirumuskan oleh peneliti LIPI sejak lama3. Hal ini menggambarkan bahwa hasil penelitian masih relevan untuk dicarikan solusinya.
Sejak lebih dari 40 tahun lamanya, LIPI (yang saat ini menjadi BRIN), telah melakukan penelitian terkait Papua dengan peneliti lebih dari 200 orang lintas disiplin ilmu. Pada tahun 2021, LIPI telah mendokumentasikan penelitian-penelitian tersebut dengan harapan dapat menjadi kontribusi ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan4.
Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa berbagai upaya yang telah dilaksanakan, masih perlu dikembangkan agar hasilnya menjadi signifikan dan tidak terhenti pada rekomendasi dari sebuah penelitian belaka. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dapat memperkuat upaya penelitian konflik melalui sudut pandang yang berbeda. Pertahanan atas keutuhan wilayah NKRI harus dilakukan dalam berbagai aspek, salah satunya pendekatan humanis melalui diplomasi.
Kementerian Pertahanan dapat menangkap rekomendasi penyelesaian konflik Papua dari berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi, dengan strategi yang tepat dan cepat.
Lalu, dibutuhkan berapa tahun lagi agar Indonesia dapat benar-benar menyelesaikan konflik di Papua?
1Widadio, Nicky Aulia, dkk. 2019. Riwayat konflik Papua, tanah kaya di ujung timur Indonesia. Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 14.31 WIB melalui https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/riwayat-konflik-papua-tanah-kaya-di-ujung-timur-indonesia/1635906#.
2Widjojo, Muridan Satrio. 2009. Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, And Securing The Future. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
3Admin. 2023. Senator Filep Dorong ‘4 Akar Masalah Papua Hasil Riset LIPI’ Ditindaklanjuti. Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 14.34 WIB melalui https://dpd.go.id/daftar-berita/senator-filep-dorong-4-akar-masalah-papua-hasil-riset-lipi-ditindaklanjuti.
4Gandhawangi, Sekar. 2021. Riset-riset 40 Tahun LIPI di Tanah Papua Didokumentasikan. Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 14.58 WIB melalui https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/05/03/riset-riset-40-tahun-lipi-di-tanah-papua-didokumentasikan.
