Diplomasi pertahanan nampak tidak
bisa terlepas dari keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Diplomasi
pertahanan sendiri dapat didefinisikan sebagai seluruh bentuk manuver
pertahanan yang dilakukan antara dua aktor atau lebih. Kita mengetahui bahwa
unsur-unsur negara yang terdiri dari pemerintah, rakyat, dan wilayah terharmonisasikan
serta menciptakan suatu pola-pola kehidupan yang terjadi secara berkelanjutan.
Untuk memproteksi keberlangsungan tersebut maka diperlukan pilar-pilar
pertahanan, yang bisa memiliki konteks yang cukup kompleks. Pertahanan dapat
berasal dari beberapa sisi, yakni teritorial, kemanusiaan, hingga sumber daya nasional.
Manifestasi dari pencapaian sektor-sektor tersebut dapat dilakukan oleh seluruh
aktor yang ada di dalam negara, seperti pemerintah, hingga masyarakat.
Masyarakat merupakan unsur utama dari kekokohan suatu negara. Upaya yang
merantai dengan eksistensi masyarakat, paling dekat dapat dicapai melalui wadah
digital. Tidak bisa dipungkiri bahwa media digital adalah jalur yang
pergerakannya terjadi dalam waktu cepat. Media digital juga mudah dijangkau
oleh siapapun dan kapanpun, atau dalam kata lain bersifat fleksibel.
Dalam konteks diplomasi pertahanan,
media digital dapat menunjukkan kompleksitas jangkauan aspeknya. Memang
menitikberatkan pada jaringan-jaringan yang dapat dicapai, namun media digital mampu
menghasilkan efek yang sangat luas dan signifikan. Sebut saja pada
fenomena-fenomena media framing atau konstruksi persepsi melalui media
yang seringkali terjadi di beberapa negara. Terdapat negara yang sepenuhnya
mengambilalih kontrol media seperti Cina ataupun Korea Utara. Media dapat
menuangkan informasi secara publik mengenai seluruh hal yang tengah terjadi di
negara tersebut. Namun, bisa jadi media tersebut memiliki limitasi yang telah
ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Di samping itu, publik memiliki
keterbatasan dalam menjangkau suatu informasi, tergantung berdasarkan ketetapan
atau pengaturan dalam media yang mereka miliki. Dalam hal ini, secara langsung
dapat terlihat bahwa limitasi yang ditentukan terkait persebaran informasi
kepada publik merupakan implikasi dari nilai esensial dalam suatu persepsi
publik.
Pengelolaan media digital pada
akhirnya memiliki nilai vital. Pemerintah merupakan eksekutor dari aktivitas
ketatanegaraan ataupun implementasi dari kebijakan-kebijakan domestik. Akan
tetapi proyeksi dari diplomasi pertahanan bisa dipengaruhi oleh persepsi
publik. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan secara langsung dapat berkorelasi
dengan intensitas media digital. Oleh karena itu menjadi penting untuk
melakukan optimalisasi pengelolaan media digital demi mendorong diplomasi
pertahanan yang maksimal dan tepat sasaran. Masyarakat merupakan kunci dari
legitimasi pemerintahan suatu negara. Jika pemerintah tidak mampu menciptakan
kepercayaan dari masyarakat terhadap implementasi yang dilakukan, maka output
dari suatu kebijakan, bahkan hasil dari diplomasi pertahanan berpotensi
tidak sesuai dengan kebutuhan di tengah masyarakat. Sementara itu, upaya
pertahanan dilakukan untuk memproteksi seluruh aspek dalam negara, termasuk
kehidupan masyarakat. Maka dari itu masyarakat perlu mengambil peranan sebagai
stabilisasi fungsi pemerintah.
Memiliki korelasi dengan eksplanasi
sebelumnya, media digital di era kontemporer kerap kali menunjukkan opini
publik mengenai implementasi dari diplomasi pertahanan suatu negara. Misalnya, portal-portal
berita ataupun akun resmi pemerintah menampilkan aktivitas diplomasi pertahanan
melalui media sosial TikTok, hingga Instagram, dan menuai banyak komentar yang
beragam. Jaringan global melalui media sosial pada kenyataannya dapat memberikan
efek domino dari keberlanjutan diplomasi tersebut. Apabila persebaran informasi
melalui media digital tidak optimal ataupun tidak sesuai dengan fakta yang ada
(media framing dalam konteks menyimpang), maka disinformasi dan
pergesekan sosial sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kolaborasi dan
integrasi antara pemerintah dan rakyat perlu diproteksi. Melalui media yang
ada, diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh pemerintah dapat dioptimalisasi
dengan kolaborasi intens bersama aktor-aktor swasta atau masyarakat, supaya
diplomasi tersebut dapat berlangsung sesuai proyeksi yang dicanangkan.
