 |
| Sisa-Sisa Peralatan Militer pada Perang Dunia ke-2 |
Diplomasi Pertahanan merupakan Diplomasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata yang selaras dengan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif untuk menyelesaikan permasalahan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dunia. Pada awalnya diplomasi pertahanan digunakan untuk menghadapi tantangan konvensional dengan pembentukan aliansi militer namun ketika berakhirnya perang dingin yang dimana memasuki globalisasi dunia membawa keunggulan tetapi juga tidak luput dari kekurangan berupa ancaman yang telah mengalami perubahan yaitu ancaman non-konvensional seperti ekonomi. sosial budaya ,politik sehingga perluasan konteks diplomasi pertahanan dilakukan agar diimplementasikan dalam kebutuhan secara non-konvensional (Prasetyo & Berantas, 2014). Hal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan untuk keperluan selain pertahanan dan keamanan seperti penyusunan kesepakatan bersama; pertemuan dan/atau kunjungan, forum dialog, seminar, pameran industri pertahanan,dan kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana (Kementerian Pertahanan RI, 2018).
Diplomasi Pertahanan merupakan Diplomasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata yang selaras dengan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif untuk menyelesaikan permasalahan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dunia. Pada awalnya diplomasi pertahanan digunakan untuk menghadapi tantangan konvensional dengan pembentukan aliansi militer namun ketika berakhirnya perang dingin yang dimana memasuki globalisasi dunia membawa keunggulan tetapi juga tidak luput dari kekurangan berupa ancaman yang telah mengalami perubahan yaitu ancaman non-konvensional seperti ekonomi. sosial budaya ,politik sehingga perluasan konteks diplomasi pertahanan dilakukan agar diimplementasikan dalam kebutuhan secara non-konvensional (Prasetyo & Berantas, 2014). Hal ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan bahwa kegiatan diplomasi pertahanan yang dapat dilakukan untuk keperluan selain pertahanan dan keamanan seperti penyusunan kesepakatan bersama; pertemuan dan/atau kunjungan, forum dialog, seminar, pameran industri pertahanan,dan kerja sama bantuan kemanusiaan akibat bencana (Kementerian Pertahanan RI, 2018).
 |
| Reruntuhan Kendaraan Militer pada Perang Dunia ke-2 |
Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian wilayah timur bagian dari Pasifik Selatan menjadi saksi terjadinya perang dunia ke-2 di front Pasifik ketika Blok Sekutu yang terdiri oleh Amerika Serikat, Belanda, Inggris dan Australia melawan pasukan kekaisaran Jepang yang merupakan bagian blok poros diikuti oleh Nazi Jerman dan Republik Sosialis Italia. Pertempuran kedua aliansi yang berbeda tersebut juga terjadi di wilayah indonesia yang saat itu menjadi bagian dari daerah pendudukan Jepang termasuk pulau Morotai, Kabupaten Maluku Utara menimbulkan korban yang terdiri dari tentara sekutu dan jepang serta warga sipil yang terlibat (National Geographic Indonesia, 2023). Banyak dari personel tentara amerika serikat yang terbunuh dan hilang bertugas pada pertempuran pulau morotai sehingga Setelah Perang Dunia ke-2 berakhir Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan berupaya untuk melakukan repatriasi terhadap jasad personel militer yang hilang dalam bertugas kepada pihak keluarga personel guna untuk memberikan penghargaan dan penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang dilakukan selama diterjunkan pada perang dunia ke-2. Untuk memenuhi keinginan hal tersebut, maka pembentukan Defense Prisoner Of War/Missing In Action Accounting Agency atau dikenal dengan badan yang bertanggung jawab dalam pencairan personel militer amerika yang menjadi Tahanan Perang dan Hilang dalam konflik ini dibawah pengawasan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mewakili pemerintah dalam memenuhi aspirasi rakyat Amerika Serikat dalam terhadap pahlawan perang amerika serikat. (Mazrieva, 2023)
 |
| Penandatangan Framework Arrangement oleh Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Bambang Trisnohadi |
Terkait keberadaan sisa-sisa jasad personel militer amerika. Pemerintah Indonesia menggunakan Diplomasi Pertahanan dengan Pemerintah Amerika Serikat yang telah membuat pengaturan kerangka kerja sama yang telah ditandatangani saat guna diserahkan kepada DPAA melalui kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia ke Kementerian Pertahanan RI sebagai dasar kesepakatan misi survei yang ditandatangani ketika kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia pada Maret 2023 (Strahan Kemhan, 2023). Tujuan dari pembentukan kerangka kerja sama tersebut yaitu melakukan identifikasi dan kalkulasi jumlah personel yang terdampak. hal ini tersebut merupakan perwujudan dari pertemuan Menteri pertahanan AS Lloyd J. Austin III dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam mendukung misi kemanusiaan DPAA di Pulau Morotai (U.S Embassy Jakarta, 2023).
 |
| Penandatanganan Kesepakatan Terkait Misi Survei Pertama untuk Mencari Warga Amerika yang Hilang di Indonesia Saat PD II |
Setelah Kerangka Kerja Sama yang kemudian ditingkatkan pada perjanjian. Pada Juli 2023 Kementerian Pertahanan RI dan Departemen Pertahanan AS melakukan Kunjungan pada Pulau Morotai, Maluku Utara guna melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten pulau morotai terkait misi kemanusiaan yang dilakukan oleh DPAA untuk repatriasi dimana akan dilakukan pengembangan identifikasi penemuan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang telah ditelusuri agar bisa membenahi kisah para personel AS yang hilang saat pertempuran di pulau morotai dan pembahasan rencana pembangunan monumen peringatan sebagai saksi sejarah pertempuran tersebut, serta pembahasan rencana program peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang pendidikan bagi Masyarakat lokal (Husain, 2023).
Dunia yang mengalami era globalisasi membawa dampak pada segala aspek dalam kehidupan masyarakat sehingga memunculkan tantangan-tantangan baru dalam upaya menjaga stabilitas dunia akan memunculkan ancaman nirmiliter yang memerlukan penyelesaian masalah secara nirmiliter dalam meredam dampak yang diakibatkan oleh ancaman tersebut (Prasetyo & Berantas, 2014).
Referensi :
Husain, A. H. (2023, August 8). Dephan as Berniat repatriasi Kerangka Pasukan di Morotai, ini permintaan PJ Bupati. Dephan AS Berniat Repatriasi Kerangka Pasukan di Morotai, Ini Permintaan Pj Bupati - TIMES Indonesia. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/464071/dephan-as-berniat-repatriasi-kerangka-pasukan-di-morotai-ini-permintaan-pj-bupati
Kementerian Pertahanan RI. (2018, September 12). Permenhan No.17 Tahun 2018. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/181363/permenhan-no-17-tahun-2018
Kisah Morotai dan Warganya: Sejumput Tuturan di Tanah Perang. National Geographic Indonesia. (2023, March 22). https://nationalgeographic.grid.id/read/133735683/kisah-morotai-dan-warganya-sejumput-tuturan-di-tanah-perang/
Mazrieva, E. (2023, March 26). Ri Sambut Kerja Sama untuk cari warga as Yang Hilang Saat Perang Dunia ke-2. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/ri-sambut-kerja-sama-untuk-cari-warga-as-yang-hilang-di-morotai-saat-perang-dunia-ke-2/7021568.html
Prasetyo, T. B., & Berantas, S. (2014). Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari diplomasi total RI. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara. https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/336
Strahan Kemhan. (2023, March 3). Penandatanganan Dokumen Kerjasama dengan Defence POW/MIA Accounting Agency. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan . https://www.kemhan.go.id/strahan/2023/03/03/penandatanganan-dokumen-kerjasama-dengan-defence-pow-mia-accounting-agency.html
U.S Embassy Jakarta. (2023, March 24). Framework Arrangement Enables First Survey Mission for Americans Missing from World War II in Indonesia. U.S Embassy & Consulates in Indonesia. https://id.usembassy.gov/framework-arrangement-enables-first-survey-mission-for-americans-missing-from-world-war-ii-in-indonesia/
